Thursday, December 14, 2006

Beras menjadi Komoditas Politis

Kenaikan harga beras bukan semata-mata masalah teknis, namun nampaknya sudah berbau politis. Meskipun harga beras naik signifikan dalam dua minggu terakhir, namun belum ada operasi pasar di Pulau Jawa. Mekanisme pengambilan keputusan operasi pasar di daerah nampaknya makin birokratis.

Kenaikan harga beras saat ini akibat masalah penurunan produksi. Menurut Kepala Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian Kaman Nainggolan, sudah umum bahwa sesuai siklus musim harga beras mencapai puncak pada bulan Desember dan Januari akibat stok menipis. DKI Jakarta mulai menggelar operasi pasar beras guna menormalkan harga.

Kenaikan harga beras ini akan dapat menjadi pemicu keadaan di masyarakat dan para politikus pun nampaknya sudah mulai main mata untuk “take action”.

DISKUSI KORUPSI DAN KEBUDAYAAN: Something is missing"

“Event” yang mengambil judul “Korupsi dan Budaya” dengan subjudul “Korupsi sebagai Masalah Ekonomi dan Kebudayaan” yang diselenggarakan di Atmajaya Jakarta hari ini (14 Des.2006) cukup “seru” seperti layaknya diskusi-diskusi yang kerap diselenggarakan di negeri ini.

Pustaka Sinar Harapan bekerjasama dengan Kedubes AS, LP3ES dan Universitas Atmajaya meyelenggarakan peluncuran dan diskusi buku tersebut dengan pembicara Anhar Gonggong, Benny Susetyo dari Atmajaya dan Scot Schlossberg dari California University dan moderator Aco Manafe dari Pustaka Sinar Harapan dan Yohana dari Atmajaya.

Anhar Gonggong dan Benny Susetyo cukup piawai dan impresif sebagai pembicara, sementara Scot Schlossberg cukup duduk dan membacakan papernya yang disampaikan dalam bahasa Inggris. Ketiga pembicara berlatar budaya dan agama. Selama pembicaraan yang cukup menarik itu permasalahan korupsi di negeri ini dikupas tuntas dari sudut pandang budaya, pendidikan hingga agama. Ada sesuatu yang terlewatkan (something is missing) yang tidak disadari atau memang mungkin memang tidak dipahami. Dari sub judul saja mestinya masalah korupsi harus dilihat dari sudut pandang Ekonomi dan Kebudayaan. Namun pembicaraan (walaupun menarik) berputar-putar ke sana ke mari dari sudut pandang budaya, moral, agama, etika dst tanpa ada sama sekali melihatnya dari sudut pandang ilmu ekonomi. Korupsi secara linear berkorelasi dengan dengan masalah ekonomi dan tentunya hal ini tak lepas dari pemecahan masalah yang dilihat dari sudut pandang ilmu ekonomi pula tentunya: “something is really missing!”

Moderator dan “event organizer” nampaknya kurang dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Sesi tanya jawab dipenuhi dengan pertanyaan yang berkepanjangan yang diawali dengan “perkuliahan-perkuliahan” dari si penanya itu sendiri dan moderator tidak dengan sigap mengatasi hal-hal demikian (kurang profesional?...) dan tanpa melihat alokasi kesempatan bertanya bagi wakil-wakil dari peserta lain (peserta UI sama sekali tak mendapat kesempatan) dan sesi pertanyaan nampaknya didominasi oleh tamu dari Atmaja itu sendiri. Panitia mestinya memberitahu apabila kebijakannya memang demikian.

Nampaknya kita memang harus belajar lagi bagaimana menyelenggarakan suatu “event” semacam ini. Pembahasan dan sesi tanya-jawab mestinya harus disiplin dalam kerangka tema dan sub-tema. Bagaimanapun juga salut untuk Atmajaya dalam menyelenggarakan “event” semacam ini.

Wednesday, December 13, 2006

Maria Eva


Maria Eva membeberkan hubungan “hot” nya dengan anggota DPR YZ dari partai Golkar. Adegan tak senonoh mereka dengan cepat menyebar ke publik. Eva adalah anggota AMPI.


Mengenai adegan tak pantas itu Eva mengakui itu memang dia dengan YZ dan ia kerap merekam hal-hal demikian. Dia juga mengatakan hal itu dilakukan “just for fun”. Eva juga membeberkan bahwa ia pernah menggugurkan kandungannya yang berusia dua bulan. Menurut Eva, saat proses pengguguran itu YZ mengantarnya.


Sehubungan dengan pembeberan “aib” yang menjadi komoditi publik itu, Eva mengaku bahwa ia kini kerap diteror melalui telepon dan sms (dari YZ?).Fenomena apakah ini sehingga nampaknya orang tidak lagi sungkan untuk membeberkan aib mereka ke publik? Benarkah Eva melakukan itu demi popularitas? Kenapa masyarakat begitu suka dengan sensasi (maaf-Red) “murahan” seperti itu?
Foto: Kompas

GAM wins the poll !...

Irwandi Yusuf of the Free Aceh Movement (GAM) coupled with activist Mohammad Nazar are leading with more than 38 percent of the gubernatorial votes while in the second at about 17 per cent are activist A. Humam Hamid and another GAM figure Hasbi Abdullah. That is a quick count result.

Irwandi Yusuf has a strong grassroots network through the hierarchical structure of the Aceh Integration Committee (KPA). He had homework of persuading the Aceh former warlords to mingle with the Indonesian communities in the western-most province of Indonesia and enter the political arena within the country. Jakarta's candidate i.e. former Aceh military commander M. Djali Yusuf with his running mate appeared to be in the last place with no more than 4-percent votes. A GAM member said that the Acehnese are fed up with corruption and high jinks.

The Independent Election Commission (KIP) revealed that yesterday afternoon revealed that Irwandi Yusuf garnered 104,563 votes, followed by Malik Raden 61,815 and Humam Hamid 46,742 of votes totaling 320,370.

President Susilo Bambang Yudhoyono warned that ballots were still being counted and he still waited for possible vote-rigging. Vice President Jusuf Kalla said GAM no longer exists and the victory of GAM will not make Aceh separate from Indonesia. Indonesian Military commander Djoko Suyanto and Defense Minister Juwono Sudarsono warned that Aceh peace agreement specifies that Aceh will remain within the corridor of Indonesia’s Unitary State. The peace pact was signed in Helsinki, Finland, in August last year by both Indonesia and GAM to, among others, give Aceh a greater autonomy.

Aceh is the only province that allows independent gubernatorial candidate to run for administrative office. The victory is indeed a slap in the face to major political parties in the country.

Irwandi Yusuf is somewhat new to the GAM. He was assigned GAM's spokesperson during a peace accord with Jakarta. He frequently flew to Jakarta during the deal to meet Vice President Jusuf Kalla.*

Tuesday, December 12, 2006

Teori Barat itu apa?


Dalam laporan Kompas hari ini (13 Des’06) mengenai Peluncuran Buku yang diberi judul “Teori Barat Kurang Pas untuk Membedah Sastra Melayu”, dikatakan bahwa Akademisi di Tanah Air dalam meneliti karya sastra Melayu cenderung menggunakan teori Barat. Untuk mengubah kecederungan ini perlu stimulus agar mempertimbangkan kerangka pikir penulis Melayu, bukan mengandalkan kerangka Barat. Kurang berkembangnya penggalian paradigma lain dalam melihat karya sastra Melayu tak lepas dari tradisi positivisme di kalangan akademisi. Tradisi positivisme merupakan teori kebudayaan yang dipakai terus.

Sangat tidak dapat dimengerti apa yang dimaksud dengan Teori Barat. Apakah yang dimaksud teori Barat adalah “positivisme” yaitu metode penelitian kuantitatif? Ataukah maksudnya dalam penelitian karya-karya Melayu kita harus menggunakan metode kualitatif atau metode interpretatif? Perlu diketahui di dunia Barat baik positivisme dan interpretatif kedua-duanya diterapkan di sana. Umumnya ilmu-ilmu eksakta menggunakan metode kuantitatif (positivisme) dan ilmu-ilmu non-eksakta seperti sosial, budaya, humanisme umumnya menggunakan metode interpretatif. (ds)

Brimob Berbuat Kriminal

HaloIndonesia naik bis Patas AC 121 jurusan Cikarang - Blok M dengan nomor polisis B 7693 BK dan ketika sampai ke pintu tol Jati Bening sang supir masuk ke tempat pengambilan penumpang. Namun baru saja bis masuk, tiba-tiba saja dengan marah-marah seorang anggota Brimob langsung memukul kaca dekat si supir, akibatnya kaca pecah dan serpihan kaca mengenai sang supir dan menancap di telinga supir hingga berdarah. Akibatnya sang supir harus diganti dengan supir lain. Sangat disayangkan tindakan anggota Brimob yang sudah dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan kriminal.

Sidoarjo Merana: Sekolah Terendam Lumpur!



Semburan lumpur panas yang terus meluas menyebabkan 34 gedung sekolah di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, terendam lumpur. Demikian dilaporkan oleh Kompas Selasa, 12 Des’06. Sejumlah sekolah tak mungkin ditempati karena genangan lumpur sangat tinggi. Di SMP Negeri 2 Porong tinggi lumpur sampai menutupi genting. Sebagian sekolah lainnya tergenang lumpur sehingga halaman kotor dan bau. Kasus Lumpur Sidoarjo masih belum diketahui solusinya. Sebab, sumber semburan lumpur tidak berasal dari satu titik, melainkan 31 titik yang membentuk satu bidang.

Bagaimanakah tanggung-jawab kelompok Bakrie dalam hal ini? Kenapa sejauh ini hanya tanggung jawab Lapindo saja yang dikedepankan sementara Group Bakrie sama sekali tidak pernah tersentuh dan seakan-akan lepas dari tanggung-jawab bahkan ada niat untuk menjual anak perusahaannya itu.